Jumat, 16 November 2018

Jejak Langkah Mendobrak Belenggu Kemiskinan.

E-NewsIndonesia - TAUFIQURRAHMAN, SH
Caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II
Nomor Urut 2
Jakarta Pusat - Jakarta Selatan - Luar Negeri

Bemula pada kemiskinan

Saya Taufiqurrahman. Kehidupan telah banyak mengajarkan saya tentang arti belenggu kemiskinan. Dibesarkan di cengkareng, daerah pinggir yang bersebelahan langsung dengan megahnya metropolitan, saya adalah saksi dari ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Sementara anak orang kaya bisa belajar baik dengan lingkungan yang terjaga, kami anak" miskin harus belajar puas dengan apa yang ada. Bukannya kami bodoh atau malas. Tapi waktu kami belajar tidak sebanyak mereka. Buku-buku kamipun tak sebanyak mereka.
Untung saja, sungguhpun ayah saya hanya seorang sopir, beliau paham artinya pendidikan untuk maju. Didorongnya kami untuk sekolah. Saya bertekad untuk bisa keluar dari kemiskinan. Tekad yang mengantar saya bisa masuk ke politeknik UI pada tahun 1998

Reformasi 98 yang mengubah segalanya.

Sejak krisis mendera pada tahun 1997, rakyat miskin mendapat tekanan hidup yang luar biasa. Gerakan reformasi 98 menyadarkan saya bahwa kita tidak bisa keluar dari belenggu kemiskinan sendirian. Orde baru harus disingkirkan. Di atasnya harus berdiri kekuasaan yang benar-benar untuk rakyat. Saya berjuang dalam gerakan itu sebagai aktifis mahasiswa. Digebuk aparat pada peristiwa semanggi 1998-1999 bukan apa-apa. Demi menuju Indonesia yang lebih berkeadilan.

Dalam rangkaian pergerakan ini saya beroleh pencerahan yg mengubah tujuan hidup saya. Dari keluar dari belenggu kemiskinan menjadi pendobrak belenggu kemiskinan. Saya ingin berjuang bagi orang lain. Bukan untuk diri sendiri.

Politik adalah jalan

Sebelum bergabung dengan partai Demokrat pada tahun 2004, saya bersama kawan sepergerakan banyak terlibat dalam advokasi buruh, nelayan dan rakyat miskin kota. Aktifitas ini menyadarkan saya arti penting kekuasaan. Pemberdayaan miskin kota bisa ada jika punya kekuasaan yang menopangnya.

Pada tahun 2009 saya berlaga dalam pileg saya yang pertama untuk kursi di DPRD DKI. Bukan perjuangan yang mudah untuk orang yang tidak mau membodohi rakyat dengan sembako atau bentuk bantuan-bantuan yang lain. Saya melakukan kontrak politik dengan konstituen. Jauh sebelum itu jadi wacana publik di tahun 2012. Kontrak politik yang saya tanda tangani itu adalah pengingat janji saya. 

Demikianlah pada tahun 2009, nasib membawa saya ke kebon sirih. Selama 5 tahun saya tunaikan janji-janji saya. Saat lima tahun kemudian saya mencalonkan diri lagi, tidak ada keraguan di hati konstituen saya. Mereka tahu saya hadir dalam penderitaan mereka. 

Selama hampir 10 tahun menjabat sebagai wakil rakyat, saya telah berhasil membantu kurang lebih 10.000 pendampingan pendidikan dan kesehatan kepada warga menengah kebawah, membantu 90.000 warga DKI Jakarta untuk akses kartu  jamkesda (jaminan kesehatan daerah), dan membantu warga untuk akses akte kelahiran kurang lebih 22.000 akte kelahiran, serta kurang lebih 5.000 jenazah yang di gratiskan menggunakan jasa ambulance. Ini semua merupakan bagian dari kontrak politik yang telah dijalankannya.

Salah satu persoalan yang mengemuka saat berhadapan dengan pendidikan atau kesehatan adalah betapa abainya kita dengan hukum dan aturan yang tidak memihak si miskin. Untuk bisa memastikan perlindungan itu, saya kembali kuliah di FHUI ekstention. Menunaikan janji saya dengan ayah sekaligus memberi landasan bagi perjuangan. Saya tamat dengan gelar Sarjana Hukum dari kampus UI. Janji saya pada ayah memang telah lunas tapi janji saya pada si miskin belum. Saya terus berjuang.

Tantangan di depan

Dua periode di DPRD DKI menyadarkan saya pentingnya berupaya ditingkat nasional. Memproduksi UU yang memihak pada rakyat miskin utamanya pada bidang kesehatan dan pendidikan. 

Dengan rekam jejak yang telah teruji, saya sedang berjuang kembali di pileg 2019 untuk kursi DPR. Adalah kehormatan bagi saya jika anda mau mempercayakannya pada saya. Bersama kita akan dobrak belenggu kemiskinan ini. Kita ciptakan keadilan sosial agar anak-anak kita tidak perlu merasakan pahitnya lapar dan sakit karena negara yang gagal hadir.


Kamis, 15 November 2018

Komisi I DPRD Jabar Bahas Perubahan Raperda Susunan Perangkat Daerah

E-NewsIndonesia - Rapat Kerja Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Pakar Tata Negara, Biro Hukum Dan HAM dan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat membahas tiga raperda diantaranya perubahan atas raperda no. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Ruang Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Kamis (15-11/2018).

Wakil ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir.Sri Budihardjo Herman (SBH) menyebutkan, keberadaan BKPPW (Badan Kordinasi Pemerintah Provinsi Wilayah) atau yang dulu disebut Bakorwil sebenarnya masih dibutuhkan secara organisasi karena dinilai sangat membantu Pemerintah Provinsi Jawa Batat. 

Namun dengan adanya PP no. 18 Tahun 2016 dan Perda no. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus menjalankan peraturan tersebut dan meniadakan BKPPW.

"Sebenarnya masih diperlukan guna membantu pemerintah Provinsi. Namun dengan adanya PP tersebut BKPPW dihapuskan. Bahkan dalam APBD tahun 2019 sudah tidak ada alokasi anggaran" jelas SBH kepada e-newsindonesia.com

Sementara, perwakilan dari Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Lilis mengatakan, dilihat dari fungsinya pemerintah pusat sudah menyiapkan antisipasi dari penghapusan BKPPW tersebut. 

"Kita akan melihat peraturan diatasnya atau turunannya dan penghapusan ini (BKPPW) tidak akan mengganggu para penjabatnya sudah diatur dalam PP tersebut," tukas Lilis.(Ach/Is)

Rabu, 14 November 2018

M.Husni Thamrin : Pilpres 2019 Yang Membosankan

E-NewsIndonesia - Satu Surat Dari Kalimantan Timur :

Beberapa hari yang lalu saya menulis di Twitter, betapa tidak menariknya pemilihan presiden kali ini, Pemilihan Presiden 2019.

Kebosanan terhadap proses Pemilihan Presiden 2019 ini pertama-tama adalah persyaratan mengajukan calon presiden yang harus memenuhi 20 persen parliamentary threshold. Menjadi tidak menarik karena satu partai harus memiliki 20 persen suara parlemen untuk dapat memajukan seorang calon presiden atau bersama dengan partai lain membentuk koalisi dan memiliki minimal 20 persen parliamentary threshold.

Lebih lucu dan tidak menarik adalah suara yang dihitung untuk parliamentary threshold tersebut adalah perolehan suara yang didapat pada Pemilihan Legislatif 2014. Padahal perolehan suara tersebut sudah dihitung dan dijadikan sebagai patokan threshold bagi Pemilihan Presiden 2014. Berbeda dengan Pemilihan Presiden 2019 yang serentak dengan Pemilihan Legislatif 2019, pada Pemilihan Presiden 2014, itu dilakukan sesudah pemilihan legislatif dan partai sudah mendapat perhitungan suara mereka untuk dipakai dalam pilpres. Di tahun 2019 karena dilakukan serentak, partai belum memiliki perhitungan prosentasi suara untuk dipakai sebagai threshold pemilihan presiden. Maka dipakailah hasil Pemilu 2014. Padahal mengikuti logika yang sehat, threshold partai 2014 untuk pemilihan presiden seharusnya sudah dianggap habis terpakai pada Pilpres 2014. Pemilihan presiden yang pertama kali diadakan berbarengan dengan pemilihan legislatif menimbulkan kerancuan pemahaman dan pengambilan keputusan yang keliru. Jika ingin tetap dilakukan berbarengan, threshold untuk pemilihan presiden seharusnya nol persen (0%).

Harus diakui Pilpres yang berbarengan dengan pemilihan legislatif pun membuat pemilihan legislatif ikut menjadi panjang waktunya. Mau tidak mau, hal tersebut membuat pilihan partai politik mendua, kosentrasi partai terpecah, berpikir keras untuk menempatkan prioritas utama, antara memenangkan pemilihan presiden atau partai lolos threshold 4 persen (4%) dan dapat kembali ikut Pemilihan Presiden 2024 dan memajukan kader partai sendiri sebagai calon presiden.

Lambat laun partai-partai lain dalam koalisi berpikir, dari analisis dan konsekuensi yang muncul, kampanye pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang bersamaan tersebut akan lebih menguntungkan partai yang memiliki calon presiden.Kegalauan tersebut menimpa semua partai politik, kegalauan terhadap efek ekor jas. Coattail effect. Menang atau tidak Prabowo dalam pememilihan presiden, diperkirakan Gerinda akan memperoleh sekitar 15 persen (15%) sebagai partai politik. Naik signifikan dari perolehan tahun 2014 yang sekitar 11,83 persen. Demikian pula yang terjadi terhadap PDIP.

Sementara partai politik yang lain, risiko yang besar menanti, jika menang dalam pemilihan presiden menjadi sebuah perolehan yang baik, terlebih jika ditambah dengan perolehan suara partai yang signifikan. Bisa terjadi menang dalam Pilpres tapi melorot dalam perolehan suara partai. Atau yang sangat sial adalah kalah dalam Pilpres, melorot dalam Pileg atau bahkan tidak lolos dalam threshold. Suara perolehan Pilpres 2019 berbeda dengan suara perolehan Pileg 2019, meski serentak diadakan.

Kampanye Pilpres menjadi membosankan, karena isu yang berkembang dan dibicarakan tidak sama dengan isu yang ingin disampaikan partai politik untuk meraih perolehan suara untuk partai. Hampir tak ada kreatifitas dan dinamika capres-cawapres yang bersaing, berbicara tentang program, kesulitan rakyat dan solusi yang menjadi jalan keluarnya. Paling tidak ini tercermin dari beberapa hal yang disampaikan oleh kedua timses capres.

Kedua timses capres-cawapres asyik menari di atas tabuhan gendang yang dimainkan kedua tim, satu sama lain. Asyik berdebat soal sontoloyo, bahaya Suriah, genderuwo, Perda Syariah, tentang kebutaan atau budeg, dan lain lain debat isu yang sama sekali tak ada manfaatnya bagi rakyat. Sebuah partai yang mengklaim partai anak muda, millenials, bahkan lebih asyik bicara tentang Perda Syariah dibandingkan soal lingkungan, perubahan iklim atau jobs creation misalnya.

Yang kedua, tim lupa, kondisi ekonomi sekarang, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, angka pertumbuhan penduduk dan pencari kerja yang bertambah, rakyat mendambakan tawaran program, pembahasan kondisi ekonomi nasional Indonesia dan apa yang menjadi solusinya.

Tim pemenangan capres-cawapres seharusnya fokus pada isu kampanye yang menjadi pokok persoalan rakyat. Soal ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja dan wujud dari masyarakat adil dan makmur, bukan tentang capres tersebut lulusan pesantren atau sekolah tinggi.

Berbagai isu yang muncul seperti pembakaran bendera di Garut, capres yang mencoba motor rakitan baru, mobil Esemka yang akan meluncur, isu Boyolali, isu-isu lain terkait agama maupun moral, tidak boleh menjadi isu pengalih dari isu isu ekonomi dan kesusahan ekonomi yang dialami oleh rakyat. Jangan menjadi pengecoh dari ketidakmampuan salah satu capres-cawapres untuk menjawabnya.

Rakyat tak boleh dialihkan dari isu-isu penting terkait nasib mereka, atau yang mereka nantikan untuk dapat terselesaikan. Selain isu ekonomi makro, lapangan pekerjaan, harga sembako yang naik, tarif listrik yang naik, guru-guru honorer yang tak kunjung diangkat, nelayan yang sulit melaut karena bahan bakar yang sulit atau mahal, kasus e-KTP yang belum selesai, kasus BLBI, kasus korupsi PLTU, isu IMF-Bank Dunia, isu pesawat jatuh, isu korban gempa Lombok dan Donggala, Palu adalah isu-isu yang dinanti rakyat penyelesaiannya.

14 November 2018

M. Husni Thamrin : Caleg DPR RI dari PD No. Urut 4, Dapil Kalimantan Timur. Ketua Departemen Lingkungan Hidup fab Perubahan Iklim DPP Partai Demokrat

Senin, 12 November 2018

Taufiqurrahman SH : Menggagas Investasi Pemrov DKI di Sektor Pelabuhan

E-NewsIndonesia - Sampai saat ini Pelabuhan Tanjung Priok masih menjadi kawasan utama kegiatan bongkar muat barang ekspor maupun impor. Bagi masyarakat DKI Jakarta, keberadaan pelabuhan yang dibangun sejak pemerintahan Hindia Belanda tersebut seringkali dilematis. Di satu sisi, keberadaannya dibutuhkan sebagai gerbang kegiatan ekonomi nasional. Di sisi lain, padatnya kegiatan di pelabuhan telah  menyebabkan tingginya angka kemacetan di sekitar kawasan pelabuhan. Dampaknya, kegiatan masyarakat banyak yang menjadi terganggu. Hal tersebut diungkapkan Taufiqurrahman, SH Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta.

Menurut politisi partai Demokrat ini, kemacetan bukan menjadi satu-satunya persoalan yang mencuat di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini. Sengkarut perpanjangan kontrak Hutchison Port Holdings (HPH) di dua terminal petikemas terbesar di Indonesia yaitu PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja (TPK Koja) sudah berlangsung hampir lima tahun. 

"Bahkan meskipun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengeluarkan rekomendasi pembatalan perpanjangan kontrak tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II)tidak kunjung mematuhinya. DPR beralasan perpanjangan kontrak tersebut melanggar UU Nomor 17/2008 tentang Pelayaran. Tak sebatas itu, audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipublikasikan tahun 2018 menyebutkan terdapat kerugian negara sebesar Rp 5,4 Triliun," jelas Taufiq

Ia pun mengatakan kondisi ini sangat ironis, persoalan tersebut terus berlarut-larut tanpa kepastian. Pemerintahan Presiden Jokowi seolah melakukan pembiaran dan tidak menganggap penting. Padahal, JICT dan TPK Koja berada pada posisi yang sangat strategis untuk kegiatan ekspor impor nasional. Sampai saat ini, kedua terminal petikemas tersebut menangani 70% kegiatan ekspor impor yang melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Kedua terminal petikemas tersebut menjadi tumpuan kawasan-kawasan industri (hinterland) di Jakarta dan Bodetabek.

"Ketidak pedulian Pemerintahan Jokowi terhadap persoalan ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen rezim ini terhadap program Poros Maritim. Bukankah seharusnya infrastruktur sepenting pelabuhan harus mendapat perhatian yang lebih jika program tersebut ingin berhasil. Yang terjadi justeru sebaliknya, sudah 4 tahun persoalan ini berlalu tanpa kepastian," lanjutnya

Tata Ruang

Jika saja pemerintah mengikuti rekomendasi DPR tentang pembatalan perpanjangan kontrak HPH, pengelolaan dua terminal petikemas terbesar di Pelabuhan Tanjung Priok itu bisa lebih optimal. Terlebih lagi 20 tahun masa kerja sama dengan HPH cukup menjadi bekal pengelolaan terminal secara mandiri. Jika PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) saja siap mengelola sepenuhnya PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) pasca berakhirnya kerja sama dengan Dubai Port, Pelindo II seharusnya bisa melakukan hal yang sama.

Taufiq menjelaskan dari aspek tata ruang Provinsi DKI Jakarta, pengelolaan sepenuhnya JICT dan TPK Koja oleh Pelindo II bisa diproyeksikan menjadi pendukung pengembangan kawasan Marunda. Dalam tata ruang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Marunda ditetapkan sebagai  lokasi industri dan pergudangan. Dengan demikian, keberadaan keduanya akan saling melengkapi.

Menurutnya bagi Pemrov DKI, pengelolaan kawasan Marunda bukan hanya sebatas kawasan industri dan pergudangan saja, termasuk juga area pelabuhan di dalamnya. Karena itu, kerja sama dengan Pelindo II dalam pengelolaan kawasan ini tentunya saling menguntungkan. Sebagai kompensasi, Pemprov DKI melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimilikinya bisa ikut memiliki saham di JICT dan TPK Koja.

Taufiq menambahkan bahwa kepemilikan saham dikedua terminal ini bukan demi profit semata, namun sebagai upaya integrative pengembangan kawasan Marunda sebagai salah satu kawasan ekonomi yang memiliki peran strategis bagi pembangunan ekonomi nasional. Apalagi sejak awal kawasan Marunda memang diarahkan sebagai pusat logistik terintegrasi, yang mencakup aktivitas custom clearance, ekspor-impor, pergudangan, transportasi dan pelayanan pendukung lainnya.

Kolaborasi Pemprov DKI dan Pelindo II akan menjadi pendukung utama Jakarta sebagai kota jasa sekaligus hub logistik nasional dan regional.  Ini tidak berlebihan jika melihat potensi hinterland Jawa bagian barat yang merupakan  70% industri Indonesia dan selama ini menjadi pensuplai kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Belum lagi potensi trafik petikemas maupun barang curah yang terus meningkat setiap tahun.

"Berbagai potensi tersebut membuat kerja sama Pelindo II dan Pemprov DKI dalam pengelolaan JICT, TPK Koja maupun kawasan Marunda sangat integratif dan prospektif. Tentu saja ini bisa terwujud jika pemerintah memiliki ketegasan untuk segera membatalkan perpanjangan kontrak HPH di JICT dan TPK Koja  sebagaimana rekomendasi DPR maupun audit BPK," pungkas Taufiq.(Ach)

Yuyun Yuningsih Blusukan Sapa Warga Pesisir Cirebon

E-NewsIndonesia - Hj. Yuyun Yuningsih blusukan dan menyapa warga pesisir kota Cirebon. Diiringi oleh timnya Caleg Partai Demokrat ini berbincang-bincang dengan warga pesisir mendengarkan keluh kesah dan permasalahan yang ada.

Yuyun merasa bersyukur berkesempatan bisa bertatap muka dan menyapa warga pesisir. Dirinya pun merasa terkejut dengan kondisi masyarakat masih banyak yang hidup kekurangan.

"Alhamdulillah saya berkesempatan bertatapmuka dan berbincang dengan warga mendengar keluh kesah mereka. Jujur saya terkejut masih ada warga yang hidup kekurangan dan rumah tinggal yang kurang layak," tutur istri dari Ir. Sri Budihardjo Herman (Wakil ketua komisi 1 DPRD Jawa Barat)

Dirinya baru mengetahui kondisi ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk kehidupan yang lebih layak.

"Saya sama sekali tidak ambisi untuk jabatan. Namun saya berharap mendapat kelapangan rizki agar dapat membantu mereka yang membutuhkan," ungkapnya

Wanita berparas ayu ini berniat akan terus turun ke masyarakat untuk mengetahui kondisi yang terjadi. Dirinya tidak lagi memikirkan untuk menjadi anggota lesgislatif namun berfikir bagaimana bisa membantu problema yang terjadi.

"Mau saya jadi terpilih sebagai anggota legislatif atau tidak sudah bukan tujuan lagi. Tujuan saya bagaimana bisa membantu beban kehidupan warga agar sedikitnya meringankan beban hidup mereka," lanjut Yuyun.

Dirinya sebagai caleg dari partai Demokrat untuk daerah pemilihan kota Cirebon 1 bertekad melaksanakan instruksi dari ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar turun kemasyarakat dan dengarkan rakyat bicara.

"Sesuai instruksi pak SBY bahwa seluruh caleg dan kader partai Demokrat wajib turun kemasyarakat. Dengarkan rakyat bicara dan beri solusi," pungkasnya.(Ach)


Sabtu, 10 November 2018

Jejak Langkah Mendobrak Belenggu Kemiskinan.

E-NewsIndonesia - TAUFIQURRAHMAN, SH Caleg DPR RI dapil DKI Jakarta II Nomor Urut 2 Jakarta Pusat - Jakarta Selatan - Luar Negeri ...